GL-Pro 08 Tuntut Viktor Minta Maaf

Jakarta — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat dituntut meminta maaf secara terbuka karena telah membuat gaduh perpolitikan nasional.
Demikian diungkapkan Ketua Umum GL Pro 08, Jimmy Chale Ak usai menggelar koordinasi relawan Anies-Sandi, Kamis (10/8).
“Dengan meminta maaf secara ksatria diharapkan dapat meredam kegaduhan yang makin memanas akhir-akhir ini,” kata Jimmy.
Pasalnya pernyataan Viktor di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 Agustus lalu menyangkut integritas kebangsaan partai politik yang sudah teruji Pancasilais.

“Kami juga sangat menyesalkan ucapan Viktor yang mengarah pada ujaran kebencian. Ucapan itu tidak pantas disampaikan seorang politisi level nasional,” ujar Jimmy.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Demokrat resmi melaporkan Viktor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri, Senin (7/8).
Ketua Umum DPP Generasi Muda Demokrat Lucky P Sastrawiria mengatakan, dalam pernyataannya, Viktor telah menyinggung dan membawa nama Demokrat.
Ia mengatakan, sejak berdiri tahun 2001, Partai Demokrat merupakan partai yang berlandaskan konstitusi NKRI, yang berdasarkan Pancasila.
Pernyataan Viktor bahwa Demokrat mendukung khilafah dinilainya sebagai fitnah.
“Kami sebagai sayap partai Demokrat merasa bahwa pidato dari Viktor itu memfitnah Partai Demokrat,” kata Lucky.
Wakil Ketua Umum DPP Generasi Muda Demokrat N Primawira mengatakan, selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, tidak ada usaha-usaha untuk mengganti konstitusi.
“10 tahun Presiden SBY berkuasa Partai Demokrat dan Presiden SBY tidak pernah ada usaha-usaha merubah konstitusi negara dan juga dasar negara Pancasila, menjadi negara khilafah,” ujar Primawira.
Demokrat dan SBY, kata dia, tegas dalam menjalankan pemerintahan NKRI sesuai UUD 1945 dan Pancasila.
Dengan melaporkan Viktor, pihaknya berharap kepolisian melakukan tindakan hukum karena pernyataan Viktor dinilai memecah persatuan bangsa.
“Agar melakukan tindakan hukum atas perbuatan Viktor, yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum berupa fitnah dan ujaran kebencian,” tambah Lucky.
Menurut dia, laporan ini sudah direstui oleh DPP Partai Demokrat.
Dalam laporannya, generasi muda Demokrat menyertakan alat bukti seperti cuplikan laporan dan video pidato Viktor. Laporan telah diterima dengan nomor TBL/516/VIII/2017/Bareskrim.
Viktor dilaporkan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di dalam video yang tersebar, Viktor berbicara di sebuah mimbar.
Dia menyebut empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.
Hal ini berkaitan dengan sikap keempat partai yang tidak mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.